Tata Cara Pendirian Koperasi

TATA CARA PENDIRIAN KOPERASI

I. DASAR HUKUM

1. UU. No. 25 Tahun 1992, tentang Perkoperasian
2. PP No. 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan tata cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
3. InpresRI. Nomor 18 Tahun 1998, tentang  peningkatan Pembinaan dan pengembangan Perkoperasian.
4. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI. Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 26 Oktober 2004 tentang Notaris sebagai pembuat Akta Koperasi.
5. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 123/Kep/M.KUKM/X/2004 tanggal 26 Oktober 204 tentang penyelenggaraan tugas Pembantuan dalam rangka Pengesahan Akta Pendirian, PAD dan Pembubaran Koperasi pada Provinsi dan Kab/Kota.

II. TAHAP PERTAMA

PENYULUHAN PERKOPERASIAN

1. Pengertian Perkoperasian, manfaat dan Usaha koperasi.
2. Hak dan Kewajiban Pengurus, Pengawas dan Anggota.
3. Tugas dan kewajiban pendiri, anggota dan pengurus sebelum dan sesudah  Koperasi Berbadan Hukum.
4. Tatacara persiapan  Rapat Pembentukan Koperasi.
5. Inventarisasi calon anggota  Koperasi yang memiliki tujuan dan kepentingan ekonomi yang sama.

III. TAHAP KEDUA

RAPAT PEMBENTUKAN KOPERASI

1. Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 20 orang untuk Koperasi Primer dan 3 Koperasi untuk Koperasi Sekunder.
2. Dipimpin oleh pendiri atau kuasa pendiri.
3. Pendiri wajib mengundang Pejabat dari Dinas Koperasi dan UMKM untuk memberikan petunjuk seperlunya.
4. yang dibahas dalam rapat : (a) Keanggotaan (b) Usaha (c) Permodalan (d) Kepengurusan (e) Anggararan Dasar (f) Pengawas (g) Hal Lainya.
5. Membuatan berita acara rapat Pembentukan.
6. Akta Pendirian/Angaran Dasar dibuat oleh Notaris yang ditunjuk.

IV. TAHAP KETIGA

PENGELOLAAN PRA KOPERASI

1. Koperasi yang belum berbadan Hukum disebut Pra Koperasi.
2. Pengelolaan Pra Koperasi  dimaksudkan untuk memantapkan aspek kelembagaan, Administrasi organisasi dan akutansi Koperasi peningkatan kinerja usaha dan aspek permodalan.
3. Pengelolaan Pra Koperasi diharapkan dalam  waktu 3-6 bulan.

V. TAHAP KEEMPAT

PENGAJUAN PERMOHONAN BADAN HUKUM

1. Para Pendiri atau Kuasa pendiri mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian/badan hukum Koperasi sesuai persyaratan yang ditentukan kepada Dinas operasi dan UMKM setempat.
2. Bagi Koperasi yang beranggotakan/berdomisili di satu Kab/Kota maka pengjuan pengesahan akta pendirian/badan hukum Koperasi pada Dinas/Kantor Koperasi dan Kab/Kota setepat.
3. Bagi koperasi yang beranggotakan/berdomisili lebih dari satu Kab/Kota/Lintas Kabupaten/Kota maka pengajuan pengesahan akta pendirian/badan hukum Koperasi pada Dinas koperasi dan UKM Provinsi Bali.
4. Bagi Koperasi yang beranggotakan/berdomisili lebih dari satu Provinsi/Lintas Provinsi maka pengajuan pengesahan akta pendirian/badan hukum Koperasi pada Deputi Kelembagaan Koperasi dan UKM Kantor Kementerian Koperasi dan UKM RI di Jakarta.

VI. TAHAP KELIMA

VERIFIKASI/PENINJAUAN

Peninjauan kelokasi Koperasi yang mengajukan permohonan Badan Hukum bertujuan untuk mengetahui :

1. Kelayakan Usaha Koperasi.
2. Keberadaan tempat usaha dan status kepemilikanya.
3. Pelaksanaan tugas pengurus dan pengawas.
4. Kelengkapan Administrasi Keuangan dan Permodalan.
5. Perkembangan keanggotaan dan usaha.
6. Kelengkapan Administrasi organisasi Koperasi.
7. Potensi pengembangan usaha Koperasi.

VII. TAHAP KEENAM

PENYERAHAN AKTA PENDIRIAN/BADAN HUKUM KOPERASI

1. Pengesahan akta pendirian/badan hukum Koperasi oleh Gubernur/Bupati/Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 bulan tehitung sejak diterima permohonan secara lengkap dan benar.
2. Penyerahan akta pendirian/badan hukum dilaksanakan oleh Pejabat/Petugas dihadapan pengurus, pengawas dan anggota Koperasi agar bisa diberikan penjelasan seperlunya.

KELENGKAPAN PERMOHONAN PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN/BADAN HUKUM KOPERASI.

1. KELENGKAPAN POKOK

1. Surat Permohonan pendiri ( asli bermaterai Rp. 6.000,- )
2. Akta Pendirian dan anggaran dasar rangkap 3 ( tga ) ( asli bermaterai Rp. 6.000,- ) yang dibuat Notaris.
3.  Berita acara rapat pembentukan.
4. Suratbukti penyetoran modal sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok :

             a. Untuk USP. Koperasi Primer minimal Rp. 15.000.000,-

             b. Untuk KSP. Primer  minimal Rp. 15.000.000,-

             c. Untuk KSP. Sekunder minimal Rp. 50.000.000,-

             d. Untuk USP, Sekunder minimal Rp. 50.000.000,-

      5 .Rencana awal kegiatan usaha Koperasi ( bagi USP/KSP rencana 3 tahun dan RAPBK )

      6. Suratkuasa mengurus badan hukum ( asli bermaterai Rp. 6.000,- )

              III. KELENGKAPAN TAMBAHAN

1. Daftar hadir rapat pembentukan Koperasi.
2. Neraca awal dan Neraca terakhir.
3. Susunan Pengurus dan Pengawas.
4. Daftar riwayat hidup khusus pengelola KSP dan USP.
5. Daftar sarana kerja.
6. Daftar Buku administrasi oraganisasi dan usaha.
7. Suratperjanjian surat kerja antara pengurus Koperasi dengan Pengelola/Menager/Direksi ( USP )
8. Daftar riwayat hidup pengurus serta dibubuhi pas foto yang bersangkutan.
9. foto kopy KTP. Pengurus dan anggota.
10. Daftar nama pendiri Koperasi.
11. Hasil peninjauan langsung oleh pejabat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil  dan Menengah ( setelah pemohonan masuk )